UPACARA PERINGATAN HUT KE-47 KORPRI TAHUN 2018 DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

WAKIL KETUA PTA PALEMBANG MENJADI PEMBINA UPACARA PERINGATAN HUT KE-47 KORPRI TAHUN 2018 DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

PTA-PALEMBANB.NET

Palembang, Menindaklanjuti Surat Edaran Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Nasional Nomor : SE - 12/KU/IX/ 2018 tentang HUT ke - 47 KORPRI Tahun 2018. dan Instruksi Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo kepada seluruh pengadilan pada empat lingkungan di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Kamis,tanggal 29 November 2018 dengan Nomor Surat :1434/SEK/KS.00/11/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke 47 Tahun 2018. HUT KORPRI bertemakan : “ KORPRI : MELAYANI, BEKERJA DAN MENYATUKAN BANGSA”

Pelaksanaan Upacara bendera dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Bertindak Sebagai Pembina Upacara adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Helmy Thohir, MH dan Pemimpin Upacara Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sahlanuddin, S.Ag, S.H,M.H

Dengan Susunan Acara Sebagai Berikut :

1.      Pembina upacara memasuki lapangan upacara

2.      Penghormatan kepada  pembina upacara

3.      Laporan pemimpin upacara

4.      Pengibaran bendera merah  di iringi lagun indonesia raya

5.      Pembacaan teks pancasila oleh Pembina  upacara

6.      Pembacaan naskah pembukaan undang-undang dasar 1945 oleh Lia Marlisa, S.Kom

7.      Pembacaan panca prasetya korpri oleh Niken Martika Sari,S.Kom., M.H

8.      Pembacaan sambutan presiden selaku penasihat nasional korpri  oleh pembina upacara.

9.      Lagu mars korpri

10.  Pembacaan do’a oleh H. Annihrir, S.T., M.M.

11.  Laporan pemimpin upacara bahwa upacara selseai

12.  Penghormatan kepada pembina upacara

13.  Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara

14.  Upacara selesai.

 Upacara Peringatan Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke 47 Tahun 2018. HUT KORPRI bertemakan : “ KORPRI : MELAYANI, BEKERJA DAN MENYATUKAN BANGSA di Pengadilan Tinggi Agama Palembang Provinsi Sumatera Selatan berjalan tertib dan khidmat, semoga dengan Peringatan  Hari Ulang Tahun KORPRI ke 47 Tahun 2018 ini dapat lebih menigkatkan semangat Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa Sesuai dengan TEMA HUT KORPRI bertemakan : “ KORPRI : MELAYANI, BEKERJA DAN MENYATUKAN BANGSA

Aturan KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis) dan NON KPO

Aturan KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis) dan NON KPO PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG

Dalam rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Setiap Periode April dan Oktober dengan ini mohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Setiap operator SIKEP dan ABS Simpeg di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama hakim dan pegawai yang naik pangkat setiap periode April dan Oktober pada menu KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta E-doc hakim dan pegawai tersebut pada SIKEP

Pedoman KPO

Pedoman KPO 12 Nov 2018

Pedoman KPO 23 Mei 2018  KESEREKTARIATAN MAHKAMAH AGUNG

Pedoman NON KPO

Pedoman Non KPO 17 Juli 2018 KESERETARIATAN MAHKAMAH AGUNG

Pedoman Non KPO Hakim 2018 BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG

Pedoman Non KPO Kepaniteraan 2018 BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG




Pedoman KP 2017

Pedoman KPO 16 Juni 2017

Pedoman Pensiun PNS 2018 dan Masa Kerja Pensiun dan Hak PNS Berasal Dari Honorer

PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS ( PERTEK ) PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jakarta - Humas. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis (PERTEK) Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini kami sampaikan lampirannya :

Dokumen

SURAT PERTEK MAHKAMAH AGUNG 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENJELASAN MASA KERJA DAN HAK PENSIUN BAGI PNS YANG BERASAL DARI TENAGA HONORER
 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1237/SEK/KP.06/DO/2018 tentang Penjelasan Masa kerja dan Hak Pensiun bagi PNS yang berasal dari Tenaga Honorer. Adapun Lampirannya sebagai beriku

 Pedoman Masa Kerja dan Hak PNS Berasal dari Honorer

USUL PENSIUN

PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARA

Persyaratan Pensiun BUP :

1. Surat Pengantar ;
2. Foto copy sah SK CPNS;
3. Foto copy sah SK PNS;
4. Foto copy sah SK KP terakhir;
5. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;
6. SKP 1 tahun terakhir;
7. Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP);
8. Daftar Susunan Keluarga;
9. Foto copy Sah Surat Nikah;
10. Foto copy Sah Karis/Karsu;
11. Foto copy Sah Akte Anak;
12. Foto terbaru 4x6 sebanyak 7 lembar.

Persyaratan Pensiun Janda/Duda :

1. Surat Pengantar );
2. Surat Kematian;
3. Foto copy sah SK CPNS;
4. Foto copy sah SK PNS;
5. Foto copy sah SK KP terakhir;
6. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;
7. SKP 1 tahun terakhir;
8. Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP);
9. Daftar Susunan Keluarga;
10. Foto copy Sah Surat Nikah;
11. Foto copy Sah Karis/Karsu;
12. Foto copy Sah Akte Anak;
13. Foto terbaru Janda/Duda/anak 4x6 sebanyak 7 lembar.

Syarat Pengusulan Kartu Pegawai

Usul Karis(Kartu Istri) / Karsu (Kartu Suami)

Persyaratan Pengajuan Kartu Istri / Suami (KARIS/KARSU) :
1. Formulir Laporan Perkawinan Pertama – download file *)
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy SK CPNS *)
4. Fotocopy SK PNS 100%  *)
5. Fotocopy SK Terakhir  *)
6. Fotocopy SK Konversi NIP *)
7. Foto Suami / Istri berwarna (2×3 cm) sebanyak 4 lembar
*) jumlah 2 lembar dilegalisir PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)

KARTU PEGAWAI(KARPEG)

Persyaratan Pengajuan Kartu Pegawai (KARPEG) :
1. Fotocopy SK CPNS *)
2. Fotocopy SK PNS 100% *)
3. Fotocopy SK terakhir *)
4. Fotocopy SK STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) *)
5. Fotocopy SK Konversi NIP *)
6. Foto hitam putih (2×3 cm) sebanyak 4 lembar
*) jumlah 2 lembar dilegalisir  PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)

Askes Asuransi Kesehatan (BPJS)

Persyaratan Pengajuan Asuransi Kesehatan (ASKES) :
1. Blanko Formulir (bisa diambil di Bagian Kepegawaian)
2. Fotocopy SK CPNS *)
4. Fotocopy Surat Nikah
5. Fotocopy Akte Kelahiran Anak
6. Fotocopy daftar gaji
7. Fotocopy SK Konversi NIP *)
8.  Fotocopy KTP
7. Foto berwarna (2×3 cm) sebanyak 2 lembar
*) dilegalisir  PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)
Catatan :
– masing-masing berkas rangkap 1 lembar